Cara Registrasi DJP Online Untuk Bayar Pajak, eBilling, dan eFilling

C

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara terbesar dan digunakan untuk tujuan pembangunan nasional dalam segala bidang. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita wajib untuk membayar pajak. Terutama setiap orang yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Kita wajib untuk membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu jika tidak akan terkena sanksi hukum.

Sayangnya, meski sudah ada ancaman sanksi hukum, tingkat kesadaran wajib pajak di Indonesia untuk membayar dan melaporkan pajak tergolong masih rendah. Alasannya bermacam-macam, tapi mayoritas disebabkan mereka malas mengantri dan mengikuti prosedur pembayaran dan pelaporan rumit di kantor pelayanan pajak.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Dirjen Pajak (Direktorat Jenderal Pajak) akhirnya memanfaatkan kemajuan teknologi internet  dengan menyediakan fasilitas DJP Online untuk mempermudah wajib pajak melakukan kewajibannya.

Sebelum membahas tentang panduan cara registrasi DJP Online, mari kita pahami dulu apa itu DJP Online.

DJP Online

DJP Online merupakan layanan pajak pemerintah berbentuk aplikasi berbasis internet (online) yang terdiri dari beberapa fitur layanan, seperti e-billing dan e-filing. Dengan menggunakan DJP Online, wajib pajak di Indonesia dapat melaksanakan kewajibannya dengan lebih cepat, mudah dan akurat, karena tak terbatas waktu, tempat dan biaya.

Panduan Cara Registrasi DJP Online

Untuk dapat menggunakan aplikasi DJP Online, Anda harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Begini panduan caranya:

Mengaktifkan Kode e-Fin Pajak

Mengaktifkan kode e-FIN pajak adalah langkah awal dalam proses registrasi. Anda bisa mendapatkannya dengan cara:

  • Datang ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) terdekat, sambil membawa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan NPWP.

Note: Bagi yang belum memiliki NPWP, Anda harus membuatnya terlebih dahulu. NPWP bisa dibuat secara online di link ereg.pajak.go.id atau bisa juga dengan bantuan kantor tempat Anda bekerja.

  • Di KPP, isi formulir e-FIN di loket yang tersedia.
  • Kemudian aktivasi kode e-FIN yang dikirim ke email Anda.
  • Setelah aktivasi Anda bisa menggunakan kode e-FIN untuk membuat akun DJP Online.
Syarat permohonan eFin dari Official DJP Online (Twitter)

Membuat Akun DJP Online

Setelah berhasil mendapatkan kode e-FIN, selanjutnya Anda tinggal membuat akun DJP Online, dengan cara:

  • Buka laman aplikasi DJP Online di link djponline.pajak.go.id/account/login
  • Pilih menu Registrasi dan isi data NPWP (tidak pakai tanda titik atau strip) dan kode e-FIN, serta kode keamanan sesuai karakter yang diminta. Pastikan Anda telah memasukkan data-data yang benar, baru selanjutnya klik pilihan Verifikasi.
  • Selanjutnya, Anda akan diminta mengisi data email dan nomor handphone aktif, serta kode keamanan. Setelah itu, Anda harus membuat password untuk login ke akun nanti. Cek kembali seluruh data Anda sebelum klik simpan.
  • Verifikasi email Anda dengan meng-klik link yang dikirim ke email Anda.
  • Saat menerima pemberitahuan aktivasi akun berhasil, Anda tinggal klik OK dan Anda sudah bisa login ke akun Anda.
  • Ingat setiap login Anda diharuskan mengisi data NPWP dan password yang sudah Anda tentukan. Apabila login berhasil itu tandanya akun Anda telah terdaftar dan aktif.
panduan cara bayar pajak DJP Online
Panduan cara bayar pajak DJP Online

Bayar dan Lapor Pajak dengan DJP Online

Setelah berhasil registrasi Anda sudah bisa membayar dan melapor pajak dengan DJP Online. 

e-Billing

Cara membayar pajak dengan DJP Online adalah sebagai berikut:

  • Login  ke akun DJP Online Anda.
  • Pilih menu e-billing. Lalu, pilih menu Isi SSE (Surat Setoran Elektronik)
  • Selanjutnya Anda akan mendapatkan form SSE yang telah terisi otomatis dengan data yang sebelumnya sudah dimasukkan saat registrasi. Anda tinggal mengisi data jenis setoran, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, dan uraian pajak serta jumlah setoran. Setelah itu klik simpan.
  • Lalu, pilih menu kode billing dan menu cetak kode billing.
  • Masukkan kode billing saat melakukan pembayaran melalui transfer bank, ATM, mobile banking atau kantor pos.

e-Filling

Cara lapor pajak dengan DJP Online adalah sebagai berikut :

  • Login ke akun DJP Online Anda.
  • Pilih menu e-filing. Lalu, pilih menu Buat SPT.
  • Isi data di kolom yang belum terisi otomatis dan kode verifikasi. Kemudian klik Kirim SPT.
info eFilling resmi dari Ditjen Pajak (twitter)
Info eFilling resmi dari Ditjen Pajak (twitter)

Sanksi Hukum

Setiap wajib pajak yang lalai melaksanakan kewajiban perpajakan, akan dikenakan sanksi  hukum. Sanksi hukum diberikan agar para wajib pajak lebih patuh melakukan kewajibannya. Sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), pengenaan sanksi hukum bisa berupa :

Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu :

  • Bunga

Tercantum dalam Pasal 9 Ayat 2 (a dan b) UU KUP, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo akan dikenakan bunga sebesar 2% dari jumlah pajak terhutang per bulan.

  • Kenaikan

Sanksi kenaikan dikenakan pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu, misalnya memalsukan data dengan mengecilkan jumlah penghasilannya pada SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) setelah melewati masa 2 tahun sebelum diterbitkannya SPT. Besaran sanksi kenaikannya adalah 50% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

  • Denda

Pengenaan sanksi denda dilakukan pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam kewajiban pelaporan Besaran denda bervariasi sesuai aturan, contohnya, bila telat melaporkan SPT Masa PPH akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000 bagi wajib pajak perseorangan dan Rp. 1.000.000 bagi wajib pajak badan.

Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum perpajakan berat dan terbukti merugikan pendapatan negara, serta dilakukan lebih dari sekali.

Pasal 39 Ayat (i) UU KUP menyebutkan, sanksi pidana penjara paling singkat adalah 6 bulan dan paling lama 2 tahun. Selain itu, juga dikenakan tambahan sanksi denda minimal dua kali pajak terutang dan maksimal empat kali pajak terhutang.

Sekian ulasan panduan cara registrasi DJP Online beserta informasi tambahan lainnya yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.

F.A.Q

Apakah aplikasi seperti Online Pajak dan Pajakku berfungsi sebagai pengganti DJP Online?

Ya, untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan penyetoran pajak, pemerintah menggaet pihak swasta untuk menjadi ASP (Application Service Provider). Fungsi aplikasi pihak ketiga seperti contoh di atas hampir sama dengan DJP Online, hanya saja fitur-fitur yang tersedia mungkin tidak selengkap dari portal resmi milik Ditjen Pajak.

Apakah sistem eFilling ini menggantikan proses pelaporan SPT Tahunan Pribadi?

Iya, eFilling merupakan istilah yang digunakan pembuatan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) secara online sehingga wajib pajak tidak perlu menyetorkan SPT dalam bentuk fisik/cetak.

Mengapa semua proses di atas membutuhkan EFIN yang harus diperoleh langsung di kantor Pajak?

Ya, semua wajib pajak yang ingin melakukan transaksi pajak secara online harus memiliki nomor EFIN. Nomor ini akan menjadi identitas si wajib pajak yang dikeluarkan langsung oleh DJP sehingga dalam proses pembuatannya di kantor pajak (KPP) tidak dapat diwakilkan.

Saya belum punya nomor NPWP, haruskah saya membuat NPWP dahulu sebelum menyetorkan pajak?

Tentu, NPWP akan digunakan sebagai nomor identitas yang melekat pada individu wajib pajak. Jika belum memiliki nomor NPWP, Anda bisa membuatnya secara online lewat website ereg.pajak.go.id.

About the author

Editorial

Add Comment

By Editorial

Editorial

Digital Marketing Online

Kumpulan informasi bermutu untuk para internet marketer. Pengguna setia WordPress dan pecinta Gutenberg.