Administrasi

Mengenal Debt to Equity Ratio dalam Perpajakan

Ada beberapa hal yang mendasari perhitungan pajak yang dikenakan terhadap seorang wajib pajak baik wajib pajak badan atau perorangan....

Written by Editorial Staff · 2 min read >
debt to equity ratio dalam pajak.jpeg

Ada beberapa hal yang mendasari perhitungan pajak yang dikenakan terhadap seorang wajib pajak baik wajib pajak badan atau perorangan. Salah satu aspek yang menjadi dasar perhitungan pajak baik untuk pajak perorangan, pajak usaha atau badan adalah DER.

Apa itu DER?

DER merupakan kependekan dari debt to equity ratio. Dalam dunia perpajakan, DER sangat berpengaruh penting dalam perhitungan pajak yang akan dikenakan. Jika setelah dihitung kemudian perbandingan antara utang dan modal sangat besar dan melebihi batas kewajaran, maka secara umum suatu perusahaan berada dalam kondisi yang tidak sehat.

Jika hal tersebut terjadi, maka beban pajak yang ditanggungnya akan berpengaruh. Nah, agar lebih jelas mengenai debt to equity ratio dalam perpajakan, ulasan selengkapnya akan kami bahas dalam uraian berikut ini!

Mengenal Debt to Equity Ratio dalam Perpajakan  

Berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa Menteri Keuangan yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal suatu perusahaan dapat dibenarkan untuk kepentingan dan keperluan perhitungan pajak.

Perbandingan antara utang dan modal tersebut yang disebut dengan debt to equity ratio. Tingkat perbandingan tersebut dalam dunia usaha menyatakan tentang besarnya perbandingan antara utang dan juga modal.

Penentuan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan juga modal sebelumnya juga telah diatur dengan pemberlakuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 yang diatur per tanggal 8 Oktober 1984. Peraturan tersebut membahas tentang penentuan perbandingan antara utang dan modal sendiri untuk keperluan pengenaan pajak penghasilan.

Adapun mengenai tentang penetapan dari besarnya perbandingan antara utang dan juga modal sendiri atau debt equity ratio ditetapkan setinggi – tingginya tiga dibanding 1. Kemudian berselang kurang lebih selama 5 bulan yaitu di tanggal 8 Maret 1985 dikeluarkan peraturan mengenai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 254/KMK.01/1985 yang berisi tentang upaya penangguhan tata laksana keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1002/KMK.04/1984.

Alasannya adalah bahwa dengan adanya suatu penentuan atas besarnya perbandingan antara modal dan utang yang bersifat dan berlaku umum dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya hambatan atas perkembangan dari dunia usaha.

Upaya penangguhan yang dimaksud sampai detik ini ditentukan kemudian oleh Menteri Keuangan yang bertugas. Adanya ketentuan tersebut berlaku menjadikan wajib pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia modalnya terbagi atas rentetan saham – saham.

Dalam debt to equity ratio yang keteraturannya merupakan pengaturan atas utang atau modal, menjadikan utang atau modal memiliki pengertian sendiri. Adapun pengertian utang atau modal adalah :

  • Saldo utang atau modal dirata – rata setiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan
  • Saldo utang atau modal dirata – rata setiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan

Mengenai saldo utang meliputi saldo utang jangka panjang atau saldo utang jangka pendek. Juga termasuk saldo utang dagang yang dibebani suku bunga. Sementara saldo modal terdiri atas nilai ekuitas sebagaimana yang dimaksud didalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki suatu hubungan istimewa.

Butuh bantuan konsultasi pajak? Tanya kami via WhatsApp

Wajib Pajak yang Diatur dalam Ketentuan Debt to Equity Ratio

Mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal atau debt to equity ratio pajak, wajib pajak yang diatur dan wajib mengikuti ketentuan tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal harus melaksanakan semua yang ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan.

Adapun penjabaran tentang utang, modal dan besarnya perbandingan keduanya untuk unsur wajib pajak akan kami ulas berikut ini :

Utang

Dalam peraturan perundang – undangan, utang yang ditentukan adalah saldo rata – rata utang pada satu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak yang dihitung atas dasar :

  • Rata – rata saldo utang setiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan
  • Rata – rata saldo utang setiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan

Saldo utang yang dimaksud tersebut adalah meliputi tentang saldo utang jangka panjang atau saldo utang jangka pendek. Juga termasuk saldo utang dagang yang telah dibebani oleh unsur bunga.

Modal

Modal yang dimaksud dalam ketentuan ini merupakan saldo rata – rata modal pada satu tahun pajak atau yang telah ditetapkan dari bagian tahun pajak untuk dihitung atas dasar :

  • Rata – rata saldo modal setiap akhir bulan pada suatu tahun pajak yang bersangkutan
  • Rata – rata saldo modal setiap akhir bulan pada suatu bagian tahun pajak yang bersangkutan. 

Unsur – unsur dalam saldo modal ini meliputi ekuitas sebagaimana yang telah dimaksud didalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan besaran pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memang memiliki suatu ikatan atau keterikatan hubungan istimewa.

Besaran nilai rasio utang dan modal

Besarnya nilai perbandingan antara utang dan modal yang telah ditetapkan didalam peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar 4 : 1. Semua hal tersebut dikecualikan dari ketentuan – ketentuan untuk memiliki nilai perbandingan berikut ini :

  • Wajib pajak bank
  • Wajib pajak lembaga pembiayaan
  • Wajib pajak asuransi dan reasuransi
  • Wajib pajak di bidang pertambangan migas, umum dan lainnya. Wajib pajak jenis ini akan terikat dengan suatu kontrak bagi hasil, kontrak karya atau perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan yang didalam kontraknya mengatur secara khusus mengenai seperti apa bagian batasan dari utang dan modal. 
  • Wajib pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenakan dengan PPh final
  • Wajib pajak yang menjalankan usaha dalam bidang infrastruktur

Itulah hal – hal penting dari debt to equity ratio pajak yang perlu kita tahu beserta unsur penetapan atas wajib pajak yang terbebani. Semoga informasi diatas menjadi informasi yang menginspirasi.

This article is contributed by PEPconsult.co.id

Written by Editorial Staff
We build your faster and smarter websites on Google Cloud Platform. Provides any digital marketing services such SEO and content marketing for Indonesian startups and SMEs. Profile