[Panduan Lengkap] Cara Mengurus Izin TKA Terbaru 2020

[

Setiap negara tentu memiliki peraturan yang berbeda-beda terkait tenaga kerja asing, atau yang kerap disingkat dengan TKA. Berbagai aturan terkait TKA disusun secara tersendiri, mengikuti kondisi dan kebijakan masing-masing negara. Tak jarang pula, negara-negara yang menyusun aturan yang cukup rumit dan tidak memudahkan TKA.

Di Negara Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyusun peraturan perizinan penggunaan TKA yang cenderung sederhana. Penyederhanaan aturan ini bertujuan untuk me-resume pelaksanaan dari Peraturan Presiden No.20/2018.

Isi Aturan Peraturan Presiden No.20/2018

Di dalam Peraturan Presiden in,i tercantum terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang membahas mengenai bagaimana Tata Cara Pengguna Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, terkait bagaimana Tata Cara Pemberian Visa serta Pemberian Izin Tinggal Untuk Tenaga Kerja Asing.

Proses Penyederhanaan

Dari Peraturan Presiden No.20/2018 di atas, dilakukan proses penyederhanaan dengan langkah integrasi sistem, untuk pelayanan TKA dengan mengandalkan aplikasi web yang dinamai TKA Online. Aplikasi ini adalah wujud penerapan teknologi informasi, yang digunakan untuk memberikan pelayanan terhadap TKA dengan cukup mudah. Caranya, dengan mengakses tka.online.kemnaker.go.id.

Selain itu, penggunaan aplikasi berbasis web TKA online ini juga berfungsi untuk memeroleh RPTKA, atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Fitur RPTKA ini dapat digunakan oleh para pemberi kerja TKA. Dengan desain yang cukup mudah, yaitu hanya dengan mengakses web tka.online.kemnaker.go.id, kebutuhan pelayanan bagi TKA dan pemberi kerja dapat terintegrasi.

Alur Mendaftar Akun Pemberi Kerja TKA

panduan rptka baru kemnaker
Alur RPTKA Baru dari Kemnaker

Sebelum bisa melakukan permohonan RPTKA, terlebih dahulu pemberi kerja diwajibkan untuk membuat akun di web TKA Online. Akun dapat diperoleh dengan langkah berikut ini:

  1. Permohonan Pendaftaran

    Pemberi Kerja TKA terlebih dahulu melakukan permohonan pendaftaran dengan sistem online. Caranya, dengan mengakses web tka-online.kemnaker.go.id

  2. Validasi NPWP

    Permohonan dilengkapi dengan NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Ketika selesai diinput, akan otomatis diproses validasi NPWP oleh SIPPTKA, atau Sistem Informasi Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Online.

  3. Kelengkapan Data

    Setelah NPWP berhasil divalidasi, pemohon kemudian diwajibkan melakukan pengisian sejumlah data profil. Data tersebut juga harus dilengkapi dengan berkas yang diunggah secara online pada web tersebut.

  4. Validasi E-mail

    Apabila keseluruhan data yang diperlukan telah diisi dan diunggah berkasnya, kemudian pemohon diminta mengisi alamat Email. Alamat Email tersebut berfungsi untuk validasi, karena sistem SIPPTKA akan otomatis mengirim link atau tautan verifikasi yang harus diklik pemohon.

  5. Pemeriksaan Verifikator

    Langkah selanjutnya adalah menunggu pemeriksaan dari verifikator. Adapun yang diperiksa adalah kelengkapan dan kevalidan data, yang diisi pada form pendaftaran akun serta kesesuaiannya dengan berkas yang telah diunggah di web TKA online.

  6. Akun Berhasil dibuat

    Apabila data yang diperiksa telah sesuai dan terbukti kevalidannya berdasar pada dokumen-dokumen yang diunggah, maka verifikator akan mengizinkan pengaksesan akun. Dengan demikian, akun permohonan RPTKA bisa langsung digunakan oleh pemohon (Pemberi Kerja).

Langkah Permohonan RPTKA

Dilansir dari web tka-online.kemnaker.go.id, pemberi kerja TKA diwajibkan mengirimkan permohonan RPTKA langsung kepada Dirjen Pembinaan Penempatan TK, dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Direktur Pengendalian Penggunaan TKA. Permohonan tersebut hanya perlu dilakukan dengan sistem daring yang sangat sederhana dan mudah, yaitu melalui dua cara sebagai berikut ini:

Pengisian Data

Pemberi Kerja TKA diharapkan mengisi berbagai informasi atau data yang diperlukan. Data tersebut antara lainnya meliputi identitas dari pemohon (pemberi kerja), jumlah TK Indonesia yang dipekerjakan, rencana pemanfaatan TKA tiap tahun sesuai kontrak, rencana penyerapan TK Indonesia setiap tahun, Data TK Pendamping, serta alasan menggunakan TKA.

Diwajibkan juga untuk mengisi data atau informasi tersebut secara sebenar-benarnya, karena data tersebut tentu akan diperiksa oleh verifikator. Pastikan pula berkas-berkas yang diunggah adalah asli dan valid. Kecurangan dalam pemalsuan dokumen atau pemalsuan data yang direkam, tentu akan menggagalkan proses permohonan PRTKA. Lebih parahnya, juga bisa dikenakan pidana.

Pengunggahan Dokumen

Setelah mengisi sejumlah informasi pada kelengkapan data, pemberi kerja diwajibkan melakukan unggahan berbagai dokumen. Dokumen-dokumen tersebut meliputi rancangan kontrak kerja, bagan atau struktur organisasi, surat pernyataan berisi penunjukan TK Pendamping, dan surat pernyataan rencana pendidikan serta pelatihan bagi TK Indonesia.

Pendidikan serta pelatihan bagi TK Indonesia diwajibkan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dijabat oleh TKA. Selain itu, perlu pula mengunggah surat pernyataan yang menginformasikan kondisi mendesak & darurat Pemberi Kerja TKA, apabila alasan pemohon menggunakan TKA adalah untuk alasan yang darurat atau kondisi mendesak.

Didukung dengan kecanggihan teknologi informasi yang berkembang hingga saat ini, tentu saja proses untuk mengurus permohonan izin TKA menjadi lebih mudah. Pemberi Kerja TKA hanya perlu menyiapkan data dan kelengkapan dokumen yang akan diunggah. Dengan sistem yang berbasis online total, Pemberi Kerja TKA tidak lagi perlu mengalami kesulitan dalam mengurus izin TKA.

About the author

Editorial

Add Comment

Editorial

Digital Marketing Online

Kumpulan informasi bermutu untuk para internet marketer. Pengguna setia WordPress dan pecinta Gutenberg.