Pelaku Selingkuh atau Pelakor, Bisakah Dipidana?

P

Anda pasti sudah tak asing dengan istilah pelakor dan pebinor. Istilah pelakor adalah istilah kekinian yang merupakan kependekan dari “perebut laki orang”, merujuk pada Wanita Idaman Lain (WIL) dari pria yang sudah beristri. Sedangkan, pebinor adalah istilah kekinian yang merupakan kependekan dari “perebut bini orang”, merujuk pada Pria Idaman Lain (PIL) dari wanita bersuami.

Kedua istilah tersebut berkaitan dengan hal perselingkuhan. Dimana perselingkuhan adalah sebuah perbuatan atau kegiatan penyelewengan yang dilakukan seseorang terhadap pasangannya, baik itu suami ke istri ataupun sebaliknya.

Akibat perselingkuhan biasanya merugikan secara materiil maupun immateriil. Karena sifatnya yang merugikan itu, banyak orang bertanya-tanya, bisakah selingkuh dipidana?

Bagi anda yang juga penasaran dengan jawabannya, yuk simak penjelasannya berikut ini.

ilustrasi selingkuh dan pelakor
Ilustrasi perselingkuhan pelakor tanpa diketahui pasangan

Aturan Hukum Atas Perselingkuhan

Sebenarnya adakah aturan hukum yang mengatur tentang perselingkuhan? Jawabannya, ADA. Namun, hanya berlaku pada perselingkuhan yang terjadi pada hubungan pernikahan yang telah disahkan secara hukum saja, tidak termasuk hubungan pacaran. Aturan hukum yang berlaku pun biasanya hanya jika perbuatan perselingkuhannya dapat dikategorikan sebagai zina saja. Ini penjelasannya.

Pelaku perzinahan dapat dijerat oleh Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 9 bulan penjara. Sejumlah aturan hukum terkait zina sesuai pasal ini antara lain:

Definisi Zina

Zina didefinisikan sebagai hubungan seks (persetubuhan) di luar nikah antara dua orang pelaku yang salah satu ataupun keduanya masih terikat pernikahan resmi dengan orang lain.

Bukti Perzinahan

Perzinahan dapat diproses secara hukum bila terdapat 2 bukti yang cukup yaitu pengakuan pelaku perzinahan dan adanya saksi mata. Khusus dalam hukum Islam, ketentuan saksi mata dalam perzinahan, setidaknya terdiri dari 4 orang lelaki dewasa yang menyaksikan adanya hubungan seks tersebut. Tak heran, banyak kasus perzinahan yang terungkap media menggambarkan penggerebekan para pelaku zina dilakukan oleh banyak orang.

Termasuk Delik Aduan

Karena kasus zina termasuk delik aduan, maka yang boleh atau berhak melaporkan ke pihak berwajib hanyalah pasangan resminya dari pelaku perzinahan saja. Polisi tak dapat melakukan penangkapan pelaku perzinahan tanpa adanya bukti laporan tersebut.

Kemungkinan Rujuk

Berbeda dengan kasus perceraian karena alasan lain, perceraian karena alasan perzinahan tidak memungkinkan adanya rujuk.

Proses Hukum

Proses hukum tetap berlaku pada dua orang (atau lebih) pelaku perzinahan, meskipun yang melaporkan hanya satu dari pasangan resmi tersangka perzinahan.

Alasan Perzinahan

Alasan perzinahan yang dapat memenuhi unsur pidana adalah jika perzinahan dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya faktor paksaan dari piihak lain.

Sanksi Hukum Perselingkuhan untuk PNS

Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan perzinahan selain dapat dikenakan hukum pidana sesuai Pasal 284 KUHP, secara institusional pelaku juga dikenakan sanksi berupa disiplin berat. Ini penjelasannya.

Pelaporan atas PNS yang melakukan perzinahan, dapat dilakukan oleh pasangan resmi dan ditujukan kepada atasan pelaku di lembaga pemerintah tempat pelaku bekerja.

Perzinahan merupakan pelanggaran atas aturan tentang kewajiban PNS menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah dan martabat PNS, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. Jika terbukti melakukan pelanggaran tersebut, pelaku akan dikenakan sanksi disiplin berat berupa:

  1. Diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah dan berlaku selama 3 tahun.
  2. Pemindahan posisi jabatan sebagai efek penurunan pangkat.
  3. Dibebaskan dari jabatan.
  4. Diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai PNS tanpa permintaan sendiri.
  5. Diberhentikan secara tidak hormat.

Aturan Hukum Perselingkuhan Tanpa Perzinahan

Umumnya aturan hukum perselingkuhan yang berlaku memang harus memenuhi unsur perzinahan. Namun, pada kasus pasangan resmi ingin membuat pasangannya yang berselingkuh jera, meski tak menemukan bukti perzinahan, dapat menggunakan aturan hukum lainnya sehingga pelaku tetap dapat dipidana.

Contoh, bila pasangan resmi hanya memiliki bukti teks pesan elektronik ataupun foto yang berisi konten bermuatan asusila seperti foto telanjang pasangannya yang berselingkuh misalnya, maka aturan hukum yang dapat digunakan adalah Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 yang mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sesuai aturan pasal tersebut, pelaku yang mengirim informasi elektronik berisi konten bermuatan asusila dapat dikenakan pidana penjara maksimum enam tahun dan/atau denda maksimum Rp. 1 Miliar.

Selain UU ITE, pasangan resmi tersebut juga dapat melaporkan pasangannya yang berselingkuh dengan bukti pasangannya telah membuat dan mengirimkan foto telanjang, menggunakan UU Pornografi, tepatnya Pasal 4 ayat (1) yang mengacu pada Pasal 27 ayat (1). Dimana ancaman pidana penjara minimumnya 6 bulan dan maksimumnya 12 tahun, dan/atau tambahan pidana denda minimumnya Rp. 250 juta dan maksimumnya Rp. 6 Miliar.

Meski terdapat aturan hukum yang dapat menjerat pelaku perselingkuhan, mirisnya berita perselingkuhan kini bukannya berkurang tapi malah semakin marak. Perselingkuhan sering dianggap wajar dengan alasan rasa bosan terhadap pasangan resminya atau alasan lain yang dijadikan pembenaran semata.

Parahnya lagi, bukannya memilih untuk berpisah dengan pasangannya yang terbukti tidak setia. Umumnya, korban perselingkuhan justru memaafkan dan cenderung mentolerir perselingkuhan pasangannya.

About the author

Editorial

Add Comment

By Editorial

Editorial

Digital Marketing Online

Kumpulan informasi bermutu untuk para internet marketer. Pengguna setia WordPress dan pecinta Gutenberg.