Administrasi

Kenali Pemeriksaan Pajak dan Sanksinya

Pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayarkan rakyat untuk membiayai kepentingan umum. Dalam APBN, pajak dikategorikan sebagai sumber dana...

Written by Editorial Staff · 2 min read >
pemeriksaan pajak dan sanksi

Pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayarkan rakyat untuk membiayai kepentingan umum. Dalam APBN, pajak dikategorikan sebagai sumber dana yang nantinya dimanfatakan untuk pembangunan.

Memang manfaat pajak tidak dapat dirasakan secara langsung secara pribadi karena pajak membiayai kepentingan umum.

Membayar pajak tentu merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Sesuai dengan isi Pasal 23 UUD 1945, pemungutan pajak dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Orang yang membayar pajak atau berkewajiban membayar pajak selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak.

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan pemeriksaan kepada setiap wajib pajak. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Lingkup Pemeriksaan Wajib Pajak

Berdasar ruang lingkupnya, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan Kantor paling lama dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan, tetapi bisa diperpanjang menjadi 6 bulan yang dihitung dari tanggal saat surat panggilan untuk Pemeriksaan Kantor dipenuhi oleh Wajib Pajak hingga tanggal keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang, yaitu 4 bulan. Pemeriksaan Lapangan bisa diperpanjang hingga 8 bulan terhitung dari tanggal dikeluarkannya Surat perintah Pemeriksaan hingga tanggal keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan.

Baca juga: Tatacara Keberatan dan Banding Pajak

Kewajiban Wajib Pajak dalam Menjalani Pemeriksaan

Saat melakukan pemeriksaan, terdapat beberapa hal yang menjadi kewajiban seorang Wajib Pajak yang diharapkan dapat dilakukan dengan baik, yaitu:

  1. Datang sesuai tanggal dan waktu yang sudah ditentukan untuk memenuhi Surat Pemeriksaan, khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor.
  2. Menunjukkan atau meminjamkan berbagai buku, catatan, dokumen, atau data baik tertulis maupun eletronik yang memuat mengenai penghasilan, kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak, serta objek terutang pajak. Apabila dilakukan Pemeriksaan Lapangan, data elektronik yang dikelola harus diberi kesempatan untuk diakses atau diunduh sebagai kewajiban Wajib Pajak.
  3. Demi kelancaran pemeriksaan, Wajib Pajak juga wajib memberi kesempatan agar bisa masuk ke tempat ataupun ruang yang dinilai diperlukan.
  4. Setelah terdapat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, wajib pajak memberi tanggapan tertulis.
  5. Wajib meminjamkan atau menunjukkan kertas kerja pemeriksaan yang bisa dibuat Akuntan Publik, terutama untuk yang menjalani Pemeriksaan Kantor.
  6. Memberi keterangan-keterangan lisan atau tertulis yang lain dan dinilai diperlukan.

Hak yang Diperoleh Wajib Pajak dalam Menjalani Pemeriksaan

Selain terdapat beberapa hal yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, Wajib Pajak juga mendapat hak dalam Pemeriksaan, yaitu sebagai berikut.

  1. Wajib Pajak berhak untuk menerima Surat Perintah Pemeriksaan.
  2. Wajib Pajak berhak untuk bertanya mengenai tujuan dan maksud pemeriksaan.
  3. Wajib Pajak berhak untuk melihat atau memastikan tanda pengenal dari petugas pemeriksa.
  4. Wajib Pajak berhak datang dalam pembahasan akhir tentang hasil pemeriksaan yang batas waktunya telah ditentukan.
  5. Wajib Pajak berhak mendapat penjelasan mengenai rincian dari perbedaan hasil pemeriksaan dan SPT.

Hasil Pemeriksaan

Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Dalam surat ketetapan tersebut, pajak terutang dapat menjadi kurang atau lebih bayar dan bahkan nihil.

Ada beberapa jenis surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak berdasarkan pemeriksaan, yaitu:

  • Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
  • Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Selain keempat surat diatas, Dirjen Pajak juga menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang apabila dalam pemeriksaan Wajib Pajak dikenakan sanksi baik berupa denda, bunga, maupun kenaikan.

Sanksi yang Dikenakan

Dirjen Pajak sudah menetapkan sanksi bagi Wajib Pajak sesuai masalah yang menimpa. Jenis-jenis sanksi tersebut adalah sebagai berikut.

  1. Sanksi Denda
    a. Apabila SPT terlambat disampaikan dalam:
    – masa, sanksi denda Rp100.000 atau Rp500.000 setiap SPT
    – tahunan, sanksi denda Rp100.000 atau Rp1.000.000 setiap SPT
    b. Pembetulan oleh diri sendiri yang belum disidik denda 150% dari pajak yang kurang
    c. Pengusaha yang sudah PKP tetapi tidak ada faktur pajak, terlambat membuat, tidak diisi secara lengkap, atau tidak sesuai, denda 2% dari DPP
  2. Sanksi Bunga
    a. Perbaikan SPT Masa dan Tahunan, 2% dari kekurangan pajak per bulannya
    b. Keterlambatan dalam membayar pajak masa dan tahunan, 2% dari pajak terutang per bulannya
    c. Dalam SKPB jika ada kekurangan pembayaran pajak, 2% dari payak yang kurang dan paling banyak 24 bulan
    d. Melakukan tindak pidana, 48% dari pajak yang tidak dibayarkan
    e. Tidak atau kurang membayar PPh pada tahun berjalan, 2% dari pajak yang tidak atau kurang dibayarkan dan maksimal 24 bulan
    f. Pembayaran SPT kurang, 2% dari pajak yang tidak atau kurang dibayarkan dan maksimal 24 bulan
    g. Menunda ataupun mengangsur, 2% per bulan
    h. Menunda SPT sehingga pajak kurang, 2% dari kekurangan
    i. PKP yang produksinya gagal dan pengembalian Pajak Masukan sudah diberikan, 2% per bulan maksimal 24 bulan
    j. Melakukan tindak pidana sehingga SKPBKBT terbit setelah 5 tahun, 48% per bulan dari pajak yang tidak terbayarkan
  3. Sanksi Kenaikan
    a. SPT ternyata tidak benar sebelum terbitnya SKP, kenaikan sebesar 50% dari kekurangan pembayaran pajak
    b. Pajak yang kurang pada SKPKBT, sanksi kenaikan 100% dari kekurangan pajak

Sanksi-sanksi yang telah ditetapkan tersebut tentunya sudah diatur dalam undang-undang dan mempunyai pasalnya sendiri. Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan agar setiap Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak. Karena bagaimanapun, pajak adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai warga negara.

Dengan adanya pajak, maka pembangunan dapat terlaksana dan masyarakat pun secara umum dapat merasakan manfaat dari fasilitas-fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah. Untuk itulah, kita harus taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sehingga juga dapat terhindar dari sanksi yang sudah ditetapkan.

Written by Editorial Staff
We build your faster and smarter websites on Google Cloud Platform. Provides any digital marketing services such SEO and content marketing for Indonesian startups and SMEs. Profile